komunikasulut.com – Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di lapangan menghadapi berbagai kondisi yang tidak selalu sama dengan standar normatif. Faktor geografis, karakteristik wilayah, dinamika perkara hingga dukungan anggaran menjadi sejumlah hal yang turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri saat melaksanakan penelitian di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR), Selasa (6/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Polres Kotamobagu tersebut dipimpin Brigjen Pol. Budi Karyono, S.H., bersama Tim Supervisi dan Tim Penelitian Puslitbang Polri.
Hadir dalam kegiatan itu Kapolres Kotamobagu AKBP Abdul Kholik, S.H., S.I.K., M.A.P., Kapolres Bolmong AKBP Dr. Reza Morandy Tarigan, S.I.K., M.M., Wakapolres Kotamobagu Kompol Romel MC. A. Jeffry Pontoh, S.I.P., M.A.P., jajaran pejabat utama, para perwira dan Kanit Polres Kotamobagu.
Turut hadir jajaran Polres Bolmong dan Polres Bolsel.
Penelitian tersebut mengangkat tema “Kesesuaian Norma Indeks Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dengan Kebutuhan Operasional Riil serta Kesesuaian Karakteristik Kewilayahan Guna Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum.”
Kapolres Kotamobagu AKBP Abdul Kholik dalam sambutannya menyambut baik pelaksanaan penelitian Puslitbang Polri di wilayah BMR.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi kesempatan penting bagi personel yang menjalankan fungsi penegakan hukum maupun perencanaan untuk menyampaikan kondisi faktual yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.
“Melalui kegiatan ini, kondisi riil yang dihadapi personel di lapangan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan,” demikian substansi sambutan Kapolres.
Sementara itu, Kombes Pol. Ade Djadja Subagdja Yudistira, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa penelitian dilakukan untuk melihat kesesuaian antara indeks yang bersifat normatif dengan kebutuhan operasional nyata dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan.
Beberapa aspek menjadi perhatian dalam penelitian tersebut, mulai dari kondisi geografis dan karakteristik kewilayahan, dinamika perkara yang ditangani, indeks yang masih bersifat normatif, hingga keseimbangan antara beban tugas personel dengan dukungan anggaran.
Menurutnya, setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda sehingga kebutuhan operasional dalam pelaksanaan penegakan hukum juga tidak dapat disamaratakan.
Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan arahan teknis dari Ketua Tim serta sesi diskusi yang dipandu AKBP Arianto Salkery, S.H., M.H., dan Bintang Dwitya Cahyono, S.E., M.SE.
Dalam sesi diskusi tersebut, para peserta diberikan kesempatan menyampaikan berbagai informasi, kendala serta kondisi faktual yang dihadapi personel dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan.
Berbagai masukan dari wilayah BMR selanjutnya menjadi bagian penting dalam penelitian Puslitbang Polri untuk memetakan kebutuhan operasional secara lebih nyata.
Hasil penelitian itu diharapkan dapat menjadi bahan dalam merumuskan solusi dan kebijakan yang lebih sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.
Kapolres Kotamobagu juga berharap penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan fungsi penyelidikan dan penyidikan, terutama dalam menghadapi dinamika perkara serta kondisi kewilayahan yang berbeda.
Dengan begitu, kebijakan penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemenuhan norma dan indeks secara administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan operasional personel di lapangan.
Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya penegakan hukum yang profesional, proporsional dan efektif, sekaligus selaras dengan karakteristik kewilayahan di masing-masing daerah.
Peliput : Vicky Tegela
